kawasan pengembangan ekonomi terpadu. , sekretariat DP-KTI. kawasan pengembangan ekonomi terpadu

Yang termasuk kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, antara lain, adalah kawasan metropolitan, kawasan ekonomi khusus, kawasan pengembangan ekonomi terpadu, kawasan tertinggal, serta kawasan perdagangan dan pelabuhan bebas. Peraturan ini sudah tidak berlaku karena diganti atau dicabut Peraturan ini sudah tidak berlaku karena diganti atau dicabut. Bentuk. bahwa dengan telah dibubarkannya kawasan tersebut maka Keputusan Presiden Nomor 150 Tahun 2000 tentang Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; c. Penetapan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Mbay. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945; 2. A+ A-reset. 3. Kawasan Ekonomi Khusus di Mana Saja? Terdapat beberapa jenis KEK yang diklasifikasikan berdasra kegiatan usahanya, meliputi KEK Industri, KEK Pariwisata, KEK Kesehatan, KEK Pendidikan, KEK Pengembangan Energi, dan sebagainya. Latar Belakang Beberapa permasalahan penting yang harus diperhatikan dalam pengembangan usaha pertanian dan agribisnis. Hal ini sesuai dengan arahan dan komitmen yang tertuang dalam Garis-garis Besar Haluan Negara. Perkembangan selanjutnya diikuti oleh pembentukan Kawasan Industri pada tahun 1989, Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) pada tahun 1996, dan yang terbaru Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) pada tahun 2009. Dirjen Pembinaan Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi. The method used in the research is mix method. WPT terdiri atas sejumlah Satuan Kawasan Pengembangan. Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Surabaya. Penelitian ini be-rtujuan pertama untuk mengetahui laju pertumbuhan daerah dan tingkat perkembangannya antardaerah dalam Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu, antardaerah kawasan dengan daerah bukan kawasan, antardaerah bukan kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu. Potensi tersebut secara tidak langsung akan menjadi aset bagi Kota Banda Aceh. Ketepatan ini diukur dari. (4) Kawasan Strategis Cepat Tumbuh (KSCT) Kabupaten Gorontalo Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, adalah kawasan potensi ekonomi cepat tumbuh yang dikembangkan di Kecamatan. Sekalipun demikian,. (1997). KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PENETAPAN KAWASAN PENGEMBANGAN EKONOMI TERPADU BATULICIN. Kementerian Perindustrian terus mendorong upaya percepatan pembangunan kawasan industri terpadu (KIT) Batang, Jawa Tengah. peluang dan permasalahan pengembangan sektor ekonomi unggulan; serta, perumusan arah dan kebijakan pengembangan sektor perekonomian di Kabupaten Bandung. Kebijakan pembangunan nasional sebelumnya telah menentukan ada 13 kawasan ekonomi terpadu yang bertujuan untuk mempercepat pemerataan pembangunan di luar Pulau Jawa. RKP 2023 bertema “Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan” dijabarkan dalam 7 Prioritas Nasional yang dilaksanakan melalui sejumlah Major Project, yakni pengembangan kawasan industri prioritas dan smelter, pengelolaan terpadu UMKM, food estate, destinasi pariwisata prioritas,. "Sehingga demikian hal tersebut akan meningkatkan skala produksi, skala ekonomi dan akselerasi pembangunan melalui mengembangkan potensi desa dan kawasan perdesaan,” ujarnya saat Rapat Koordinasi dan Pemantauan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan KPPN di Kabupaten Buleleng, Bali, Selasa (22/9). 150/2000, definisi Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (Kapet) adalah:Menimbang: bahwa dengan telah ditetapkannya Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 tahun 1998 tentang Penetapan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Batui, dipandang perlu untuk mengatur perlakuan perpajakan dan kepabeanan untuk Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Batui dengan Keputusan Menteri;:. Atas penyerahan barang ke KAPET, pemerintah mengambil kebijakan PPN tidak dipungut. Keputusan Presiden Nomor 89 Tahun 1996 tentang Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET); 55. Kawasan Pengembangan Ekonomi (lihat tabel 3). Terpadu (KAPET) Bima Kawasan strategis provinsi; Kawasan Teluk Bima dan sekitarnya Kawasan strategis kota meliputi : Kawasan strategis dari sudut kepentingan aspek ekonomi 1) Kawasan Pantai Teluk Bima yang meliputi Pantai. Pengembangan KAPET cenderung bertujuan untuk menarik investasi dari luar, namun secara realitaa. Tidak ada folder. 5 Tahun 2014, UU No. 3). Penyerahan untuk pengolahan di Kawasan Berikat. 2. PENETAPAN KAWASAN PENGEMBANGAN EKONOMI TERPADU MBAY PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa dalam upaya memacu dan meningkatkan kegiatan pembangunan serta dalam rangka lebih memberikan peluang kepada dunia usaha untuk berperan serta secara lebih luas di kawasan timur Indonesia. PENGEMBANGAN KAWASAN KHUSUS TERPADU DI KABUPATEN PONOROGO Istijabatul Aliyah1, Rara Sugiarti2 1Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota,. Selanjutnya disajikan hasil penelitian kawasan tertentu,yaitu: Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET): Manado-Bitung, Batuliein, dan. Menteri Basoeki Kunjungi KEK Bitung Selasa, 25 Feb. Kawasan pengembangan ekonomi terpadu (KAPET) merupakan upaya pemerintah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi di tiga belas wilayah Indonesia. Keputusan Presiden Nomor 89 Tahun 1996 tentang Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu. Direktur Utama PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero) atau ITDC Abdulbar M Mansoer (kiri) menjelaskan maket rencana pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata Mandalika atau The Mandalika kepada Presiden Joko Widodo bersama romobongan di Balawisata Mandalika, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, Jumat (17/5/2019). PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: a. 5. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1998 tentang Penetapan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Seram; Keputusan Presiden Nomor 122/M Tahun 1998; Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 291/KMK. 1. . Pengembangan Kawasan Terpadu YX~Nuraini Asriati) 73 Kabupaten atau secara umum menjadi pusat pertumbuhan ekonomi dalam waktu 10 t15 tahun. Abstrak: Tulisan ini mengkaji secara empiris pengaruh pengembangan kawasan industri terpadu dari Kabupaten Brebes, merekomendasikan kebijakan model hubungan infrastrukturPembangunan Ekonomi Lokal Di Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah 26. KAPET Sasamba termasuk dalam wilayah kerjasama regional negara-negara ASEAN, yang tergabung dalam BruneiDarussalam-Indonesia-Malaysia-Philipina East ASEAN Growth Area. Fasilitas PPN tidak dipungut juga berlaku. ditingkat pusat, baik program Kawasan Pengambangan Ekonomi Terpadu (KAPET), Poverty Allocation Rural Urban Linkage (PARUL) maupun Kemitraan Pengembangan Ekonomi Lokal (KPEL). 150/2000. Dr. id Abstrak Penelitian ini. Penulis:. 12 Tahun 1998 tentang Penetapan Kawasan Pengembangan Ekononomi Terpadu Samarinda, Sanga-sanga, Muara Jawa, dan Balikpapan disertai Peta Wilayah. Kawasan Timur Indonesia 20 Oktober 2000 11826 Print Dari sedemikian kompleks permasalahan yang dihadapi di Kawasan Timur Indonesia (KTI), pendekatan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) patut dihargai karena merupakan salah satu tool yang sangat potensial dalam menangani keberagaman permasalahan yangKawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi yang dikembangkan di Kota Pasuruan merupakan Kawasan Strategis Ekonomi Terpadu yang dikembangkan di wilayah utara yang meliputi Kelurahan Ngemplakrejo, Tambaan, Panggungrejo, Mayangan dan Trajeng 3 Kawasan perdagangan dan jasa Seiring perkembangan Kota Pasuruan maka. id). Dampak Pengembangan Kawasan Metropolitan Ajatappareng 1) Aspek Ekonomi Di tahun 2011 ke-lima daerah lingkup Ajatappareng ini disetujui secara nasional sebagai Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) dimana secara resmi tertuang dalam peraturan presiden yang berlaku mulai 1 April 2011. Hal ini sesuai dengan arahan dan komitmen yang tertuang dalam Garis-garis Besar Haluan Negara. bahwa untuk mengembangkan kegiatan perekonomian. Permasalahan Tata Ruang Wilayah. Identifikasi Peluang Ekonomi Produktif Kawasan Pesisir Sebelum melakukan pengembangan, harus mengidentifikasi potensi. Tidak ada folder. Menu Peraturan. KAPET (Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu or Integrated Econonic Development Zone ‐ IEDZ) is a government driven program to boost economic development in eastern Indonesia. Salah satu program pemerintah pusat untuk memacu pertumbuhan ekonomi di tiga belas wilayah. Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR, Ir. Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1998. KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PERLAKUAN PERPAJAKAN DI KAWASAN PENGEMBANGAN EKONOMI TERPADU (KAPET). Sekalipun demikian, pengembangan kawasan tersebut belum memberikan hasil yang optimal dan masih terdapat berbagai kendala dalam implementasinya. pengembangan kawasan pendidikan, pelestarian kearifan lokal, warisan sejarah dan budaya; dan b. 150/2000. 9 year. : a. Katakunci : kawasan pesisir, terpadu, pengelolaan. Perencanaan Lingkungan dan Pengembangan Wilayah PSDAL PDIP PPS FPUB 2011 I. Kebijakan pembangunan nasional sebelumnya telah menentukan ada 13 kawasan ekonomi terpadu yang bertujuan untuk mempercepat pemerataan pembangunan di luar Pulau Jawa. Secara ekonomi dan sosial dapat. AbstrakKota Bitung yang berada dalam Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Manado – Bitung telah menunjukkan banyak keberhasilan pembangunan yang tercermin dari laju pertumbuhan ekonomi yang. 164/1998 merupakan perwujudan dari keinginan bersama untuk membangun potensi kawasan yang meliputi 5 kabupaten/kota di Sulawesi Selatan. 23 Tahun 2014, Perpres No. MEMUTUSKAN : Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERLAKUAN PERPAJAKAN DAN PEMBEBASAN BEA. 150/2000, definisi Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (Kapet) adalah: “S uatu wilayah geografis. View Item. Model ini mengadopsi konsep growth centers (growth pole) , yaitu menciptakan dan mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan, berupa satu kawasan andalan. Perkembangan tersebut disampaikan oleh Pelaksana Tugas Sekretaris Dewan Nasional KEK Elen Setiadi dalam acara Kompas Talk dengan tema “Peran & Tantangan KEK. 1996. Mengenal Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu. Salah satunya dengan menangkap peluang momentum relokasi investasi asing dari beberapa negara wilayah Asia. PDF - Published Version 1020Kb: Abstract. The purpose of this study was to analyze the regional typology, the leading sectors and the potential of fish resources in Biak Kapet (Integrated Economic Development Zone). perencanaan pengembangan kawasan pantai/pesisir. Estimasi Waktu Alokasi waktu yang diberikan untuk pelaksanaan kegiatan belajar mengajar untuk mata diklat “Pemahaman Rencana Tata Ruang Sebagai Basis Penyusunan Rencana Terpadu” pada peserta diklat teknis ini adalah 8 (delapan) jam pelajarankemajuan suatu daerah dalam kesatuan ekonomi nasional, perlu dikembangkan Kawasan Ekonomi Khusus; c. Menimbang: a. 9 April 2018, Badan Pengelolaan Kawasan Ekonomi Terpadu Kota Samarinda. Komoditas ini diinventarisasi dan divaluasi untuk mendukung pembangunan pada wilayah atau kawasan berbasis pengembangan ekonomi terpadu. pembentukan Kawasan Industri pada tahun 1989, Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) pada tahun 1996, dan yang terbaru Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) pada tahun 2009. Komoditas ini diinventarisasi dan divaluasi untuk mendukung pembangunan pada wilayah atau kawasan berbasis pengembangan. william@yahoo. 05/1997 tentang Kawasan Berikat sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor. bahwa organisasi, tugas pokok, fungsi dan tata kerjaPengembangan Agroindustri dan agrowisata terpadu diperlukan untuk pengembangan ekonomi perdesaan di DAS Kali Bekasi. Sementara itu untuk kawasan dengan nilai strategis pertahanan keamanan (security ), disusun rencana pengembangan kawasan perbatasan negara, baik di darat maupun di laut. Akselerasi pembangunan ini diyakini dapat memacu perekonomian daerah dan nasional, terutama untuk pemulihan kembali akibat. Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu, yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut KAPET, merupakan wilayah geografis dengan batas. Pasal 1. Proses Pengembangan Potensi Ekonomi Kawasan Pesisir 1. 150/2000. Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 1998 tentang Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Manado-Bitung; 11. Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakattentang Fasilitas dan Kemudahan di Kawasan Ekonomi Khusus tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum dalam masyarakat sehingga perlu diganti; c. Sam Budigusdian, MH BAB I PENDAHULUAN 1. Pengembangan kawasan berbasis komoditas unggulan. Lalu pada 1996, dikembangkan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET), dan terakhir, sejak 2009, dimulai pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus. Aceh sebagai Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu yang berpusat di Kotamadya Sabang; b. Pada 1972, muncul pengembangan Kawasan Berikat. Undang-undang Nomor 15 Komoditas ini diinventarisasi dan divaluasi untuk mendukung pembangunan pada wilayah atau kawasan berbasis pengembangan ekonomi terpadu. id ABSTRAK. Akses ini. Hal. perencanaan pengembangan kawasan pantai/pesisir. mempunyai sektor unggulan yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi di wilayah sekitarnya; dan atau. Mulyanto, H. Share. DETAILS. 1. "Pelabuhan Anggrek memiliki daya tarik tersendiri bagi pihak swasta/Badan Usaha mengingat potensi hinterland (pengembangan kawasan sekitar) yang mendukung, di antaranya berada di area perkembangan komoditi pertanian dan berada Kawasan Ekonomi Terpadu (KAPET) Gorontalo-Paguyaman-Anggrek-Kwandang (Gopandang),". Katakunci : kawasan pesisir, terpadu, pengelolaan. bahwa sehubungan dengan pertimbangan tersebut di atas, dipandang perlu mengubah Keputusan Presiden Nomor 89 Tahun 1996 tentang Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu. BAB IPENDAHULUANLatar Belakang MasalahPembangunan Nasional merupakan usaha peningkatan kualitas manusia dan masyarakat Indonesia yang dilakukan secara berkelanjutan, berdasarkan kemampuan nasional dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta memperhatikan tantangan perkembangan global. Pasal 1. PP No. Keputusan Presiden Nomor 89 Tahun 1996 tentang Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1998; MEMUTUSKAN : Mnetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN PENETAPAN KAWASAN PENGEMBANGAN EKONOMI TERPADU SAMARINDA,. Dari 25 kawasan strategis pariwisata ada 10 Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) yang menjadi prioritas. Soepono, P. Toggle navigation. Undang - Undang. A+ A-reset. Permasalahan tersebut dihadapi oleh semua program Local Economic Development (LED) ditingkat pusat, baik program Kawasan Pengambangan Ekonomi Terpadu (KAPET), Poverty Allocation Rural Urban Linkage (PARUL) maupun rencana pengembangan kawasan pengembangan ekonomi terpadu (KAPET). Kolaborasi ini bersifat terpadu, dari hulu hingga hilir, dalam pengembangan komoditas unggulan kawasan. E, M. pertumbuhan ekonomi yang membawa manfaat pada kesejahteraan masyarakat; b. Demikian disampaikan Direktur Jenderal Penataan Ruang Departemen Pekerjaan Umum. konsumen, maka wilayah Kabupaten Semarang dibagi menjadi 11 Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) atau Kawasan Sentra Produksi (KSP),. However, the policy failed to provide investors with sufficient incentives and an attractive business climate. 300609Keputusan Presiden Nomor 89 Tahun 1996 tentang Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1998; MEMUTUSKAN : Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PENETAPAN KAWASAN PENGEMBANGAN EKONOMI TERPADU. Mix method is a unification procedure of quantitative and qualitative data into information in the interpretation of whole result; that is by. Keputusan Presiden RI No. terpadu (integrated agriculture) dalamPeraturan Perundang-undangan. Status Terkait Riwayat Lampiran Daftar Peraturan INDEX. The method used in the research is mix method. Mengingat : 1. strategis Kabupaten Semarang tahun 2002-2006, dalam rangka pengembangan wilayah, menciptakan identitas daerali/kota dan meningkatkan daya tarik konsumen, maka wilayah Kabupaten Semarang dibagi menjadi 11 Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) atau Kawasan Sentra Produksi (KSP),SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat eksploratif dan evaluatif. Pengusaha yang melakukan kegiatan usaha di Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) Seram yang telah mendapatkan ijin dari Badan Pengelola KAPET Seram diberikan fasilitas Pajak Penghasilan berupa : Pembebasan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas impor barang modal, bahan baku, dan peralatan lain, yang. Ada 14 KAPET, yang terdiri dari 12 KAPET di Kawasan Timur Indonesia (KTI) dan dua KAPET di Kawasan Barat Indonesia (KBI). BPJN Sulut Bangun Infrastruktur Dukung Pengembangan KEK Bitung dan Pariwisata Likupang. Buku Potensi Pengembangan Komoditas Unggulan Nusantara 2015 - 2019 merupakan buku yang berisi rangkuman tentang potensi dan sebaran komoditas unggulan pada pusat-pusat pertumbuhan ekonomi daerah. Keputusan Presiden Nomor 122/M Tahun 1998; 12. 25 Tahun 1956, UU No. “During PEMERINTAHSEGERA REVITALISASI 13 KAPET DI INDONESIA. Create Manage. ABSTRAK: Bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 176 Tahun 2014 Badan Pengembangan Kawasan Ekonomi Terpadu telah dibubarkan; Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UU No. A. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan model Kawasan Terpadu Mandiri dengan pendekatan OVOP. Yang dimaksud dengan Pengusaha dalam Keputusan ini adalah Pengusaha yang melakukan kegiatan usaha di Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET). . Kawasan pengembangan ekonomi terpadu d. 1998. Kedua mengidentifikasi. Dari berbagai. Lihat dokumen lengkap (21 Halaman - 561. TENTANG. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. DETAILS. pengembangan Kawasan Budi Daya dan Kawasan Pemanfaatan Umum untuk mengembangkan ekonomi antarwilayah dan mendukung mata pencaharian Masyarakat; dan c. Kabupetan Barito Selatan merupakan satu dari empat kabupaten yang termasuk dalam KAPET Daerah Aliran SungaiKAWASAN PENGEMBANGAN EKONOMI TERPADU (KAPET) NO PROVINSI NAMA KAPET Banda Aceh Darussalam (Kota Sabang dan kab sekitar) Bima (Kabupaten Bima, Kota Bima, dan Kabupaten Dompu) Mbay (Kabupaten Ngada, Pulau Flores) Khatulistiwa (Kota Singkawang, Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Sambas, Kabupaten Sanggau,.